2050 Honorer Siap Dipecat tanpa Pesangon

  • Whatsapp
ANTRE BERKAS – Tampak sejumlah pegawai honorer Pemkab Bangka antre mengambil berkas kontrak mereka di halaman kantor Bupati Bangka. Sebanyak 2.050 tenaga honorer menandatangani kontrak kerja dengan Bupati Bangka, akhir pekan kemarin. Dalam kontrak yang sudah ditandatangani, pegawai honorer bersedia dipecat tanpa pesangon, dan digaji sesuai dengan kemampuan keuangan Pemkab Bangka. (Foto: snt)

Teken Kontrak Kerja Serentak dengan Bupati
Bersedia Digaji sesuai Kemampuan Pemkab
Tarmizi: Tak Ada Sogok Menyogok Jabatan

SUNGAILIAT – Sebanyak 2.050 tenaga kontrak atau yang kerap disebut pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Sabtu pagi (7/1/2016) beramai-ramai mendatangi halaman Kantor Bupati Bangka. Ribuan honorer ini datang, untuk menandatangani kontrak kerja tahun 2017 dengan Bupati Bangka, H. Tarmizi Saat.
Penandatangan kontrak serentak ini dilakukan sebagai rangkaian perubahan SOTK di lingkungan pemerintah daerah dan transparansi penempatan pegawai di Pemkab Bangka. Dari 2.050 pegawai honorer itu, sebanyak 1.799 orang bertugas di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan 251 orang lainnya bekerja di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD dan Puskesmas.
Dalam penandatangan ini, hanya honorer di puskesmas, sopir mobil kebersihan berikut “pasukan kuning” (petugas kebersihan yang menyapu jalan di pagi hari), tidak menghadiri dan akan menyusul menandatangani kontrak karena sedang bekerja.
Menariknya, ada sejumlah persyaratan, hak dan kewajiban tertulis dalam perjanjian kontrak kerja yang dibuat Pemkab Bangka dengan ribuan tenaga honorer ini. Seperti, para tenaga honorer yang menandatangani kontrak kerja harus siapp diberhentikan tanpa pesangon dan bersedia menerima gaji atau upah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemkab Bangka.
Selain itu, para pegawai harus bersedia kembali menjadi pegawai kontrak bila kontraknya berakhir; akan bekerja dengan baik sesuai peraturan yang berlaku; tidak boleh menuntut menjadi PNS kecuali sesuai aturan.
Kemudian bersedia diberhentikan masa kontraknya apabila melanggar atau tersangkut tindak pidana; harus bekerja sesuai dengan perjanjian; bersedia diberhentikan bila telah berusia 55 tahun; bersedia diberhentikan jika terjadinya perampingan organisasi dan atau Pemkab Bangka tidak memiliki dana untuk membiayai pegawai honorer.
“Apabila diberhentikan pegawai tidak menuntut pesangon, namun sedang dikaji apa yang akan diberikan kepada pegawai kontrak yang akan pensiun dalam tahun 2017,” kata Bupati Bangka, Tarmizi Saat ketika sambutan.
Bupati mengakui sudah berusaha berkirim surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kemenpan)) untuk merubah tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja {P3K). Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemenpan RB karena belum ada peraturan pemerintah terkait hal tersebut.
“Apa yang ditandatangani para pegawai kontrak merupakan kesepakatan bersama dimana pun bertugas, syukuri apa yang ada,” ujarnya.
Dijelaskan Tarmizi, kesepakatan yang ada dalam perjanjian kontrak kerja pegawai honorer harus dipahami secara bersama, diantaranya tentang masa kontrak yang hanya berlaku 1 tahun, dimulai ditandatangani hingga 31 Desember 2017.
“Kontrak yang ditandatangani artinya tidak berlaku secara terus-menerus atau seumur hidup, ini bukan merupakan hak para pegawai, tidak dapat terus
dipaksakan untuk terus bekerja,” tegasnya.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka ini menyebutkan, kontrak kerja yang ditandatangani mengandung ikatan antara hak dan kewajiban. Termasuk juga hak yang sudah diatur antara Pemkab Bangka dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Karena itu diharapkannya, para pegawai honorer dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, mentaati aturan dan menjaga nama baik serta disiplin kerja.
“Saya akan menandatangani seluruh SK pegawai kontrak, serta ada perjanjian antara pegawai kontrak dengan kepala dinas yang akan diterbitkan tiga SK meliputi SK Bupati, SK Kepala Dinas dan SK Kontrak sehingga kuat,” tandas Tarmizi
Penandatangan kontrak kerja ini sengaja dilakukan serentak, kata bupati agar pegawai yang belum PNS ini mendapatkan kontrak secara bersamaan saat bekerja di Pemkab Bangka.
“Bupati akan mengeluarkan SK global jadi termonitor. Jangan ada lagi tenaga kontrak siluman yang masuk tidak jelas, nama tidak jelas, kerja juga tidak jelas jadi harus satu pintu,” sebutnya.
“Tanda tangan bupati, nanti baru kepala SKPD-nya, supaya hak kewajiban mereka jelas. Kalau ketemu kita di jalan, oh dia ni pegawai Pemkab Bangka jadi tahu apa yang dia kerjakan, apa ada tindak tanduknya yang merugikan pemda. Dari seragamnya dan lain-lain harus diperhatikan,” imbuhnya.
Selain itu, dikumpulkannya tenaga kontrak ini, menurut Tarmizi untuk ajang silaturahmi agar saling mengenal.
“Ini sudah SOTK, sesuai esselon yang baru. Tentu perlu sosialisasi supaya tidak canggung di tempat yang baru,” ujarnya.
Penandatanganan kontrak kerja ini dikemukakan bupati, tidak seperti pekerja di proyek yang ketika usai pekerjaan maka habis pula kontraknya. Dan kedepan, akan ada peraturan bupati (perbup) agar penerimaan tenaga kontrak satu pintu.
“Untuk test kita lihat, kalau kompetensi tidak mendukung akan ditest secara keseluruhan tapi dibahas dulu. Kemudian pensiun usia 55 tahun. Tidak mungkin mereka bekerja terus, itu namanya tidak manusiawi,” bebernya.
Bupati juga memerintahkan kepada semua kepala SKPD untuk membuat penilaian-penilaian bagi tenaga kontrak supaya tahu kinerjanya.
“Dibuat aturan dan penilainnya dan diprint, aturannya dibuat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan SDM” tukasnya.
Penandatangan kontrak kerja itu disaksikan Sekda Bangka Fery Insani, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda dan Kepala SKPD di Kabupaten Bangka. (snt/rus/hms/1)

Related posts