2020, Lapas Dituntut Jalani 15 Poin Resolusi

  • Whatsapp

PANGKALPINANG– Tahun ini, sebanyak 681Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) se-Indonesia dituntut untuk melaksanakan resolusi pemasyarakatan. Resolusi ini, kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Sri Puguh Budi Utami sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan.

Read More

Hal ini dikatakan Sri Puguh dalam telekonferensi pada media gathering serentak di Indonesia, Kamis (27/2/2020).Dia menyebutkan, berbagai persoalan dihadapi di lapas dan pemerintahan terus melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Momentum Hari Pers kami manfaatkan dengan mengundang media memberikan masukan strategi kira-kira dalam perjalanan hal apa yang menjadi catatan untuk tindaklanjuti dan sekaligus kami menginformasikan resolusi pemasyarakatan tahun 2020,” kata Utami.

Poin pertama, tegasnya adalah mendorong 681 UPT di Indonesia menuju zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM). “Yang tidak mudah adalah overloading, sesuatu yang nyata, kami berhadapan melakukan di fasilitas minimum dengan pelayanan maksimal,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Sri Puguh yang akan dimutasi menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkumham ini menyebutkan permasalahan lain seperti pemberian remisi, integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, penanggulangan penyakit menular dan lainnya juga harus dilaksanakan oleh UPT.

Sementara itu, Kabid Pelayanan dan Keamanan Divisi PAS Kanwil Kemenkumham Babel, Yuliantino menambahkan tujuh UPT di Babel siap melaksanakan resolusi pemasyarakatan ini.

“Resolusi ini menyentuh tataran di masyarakat dan media gathering ini agar masyarakat mengetahui bagaimana upaya kemasyarakatan dalam melaksanakan program ini,” kata dia di Lapas Kelas II A Tuatunu, Pangkalpinang, Kamis (27/2/2020).

Yuliantino menyebutkan di Babel pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan berjalan dengan baik, semua program dilaksanakan dan sudah berjalan serta akan terus dipantau dan dilaksanakan.

“Kami tetap berbenah melaksanakan resolusi, harus WBK dan kami berusaha melakukan pembenahan di pelayanan, layanan informasi dan apapun untuk kemajuan kemasyarakatan,” timpal Kalapas Perempuan Pangkalpinang, Nebi. (nov/10)

Berikut resolusi pemasyarakatan yang harus dilaksanakan:

1. Berkomitmen mendorong 681 Satuan Kerja (Satker) Pemasyarakatan mendapatkan predikat WBK/WBBM;
2. Pemberian hak Remisi kepada 288.530 narapidana
3. Pemberian program integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada 69.358 narapidana
4. Pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 narapidana pengguna narkotika
5. Pemberian layanan makanan siap saji di UPT Pemasyarakatan Tangerang dan Nusakambangan
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di seluruh Lapas/Rutan
7. Peningkatan kualitas WBP menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi kepada 35.860 narapidana
8. Mewujudkan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman pangan seluas 100 hektare
9. Mewujudkan zero overstaying
10. Mewujudkan penyelesaian overcrowding
11. Meningkatkan PNBP sebesar Rp 7 miliar
12. Pembentukan kelompok masyarakat peduli Pemasyarakatan pada tiap wilayah
13. Menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar pada 19 LPKA
14. Mewujudkan revitalisasi pengelolaan basan dan baran pada 64 Rupbasan
15. Mengantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan kepada NKRI.

Related posts