20 Pegawai Kesbangpol Ikuti Penilaian Risiko

  • Whatsapp
Kepala Kesbangpol Babel memimpin pertemuan penyusunan penilaian risiko.(foto: istimewa).

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Sebanyak 20 pegawai  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mengikuti pertemuan dalam rangka penyusunan Penilain Risiko.

Tarmin selaku  Kepala Badan Kesbangpol yang memimpin pertemuan pada Rabu (29/7/2020) tersebut,  mengatakan penilaian risiko merupakan salah satu yang harus dibuat dalam memenuhi penilaian Reformasi Birokrasi.

Oleh sebab itu, kata dia, seluruh pegawai Kesbangpol harus paham dalam penyusunan penilaian risiko kegiatan ini, apalagi yang telah ditunjuk sebagai pejabat di lingkungan Kesbangpol.

Sekretaris Kesbangpol Babel, Wahyono menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu evaluasi dari kegiatan Reformasi Birokrasi di internal Kesbangpol.

Baca Lainnya

Ia menilai, salah satu yang masih perlu ditingkatkan adalah pemahaman pegawai terkait 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Dalam PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentunya ada 3 sasaran, yakni pemerintah yang bersih, akuntabel, dan  berkinerja tinggi, pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan  berkualitas,” jelas Wahyono.

Sementara itu, Imam Kusnadi, Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya Inspektorat Provinsi Babel yang diundang sebagai narasumber pada acara tersebut menjelaskan, risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan.

Sedangkan  tujuan penilaian risiko, lanjut Imam, adalah mengintegrasikan proses penilaian risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di perangkat daerah.

“Ada 3 unsur yang merupakan kata kunci risiko, yaitu harus merupakan peristiwa, probabilitas atau kemungkinan terjadinya, dan mempunyai dampak peristiwa.

Untuk pedoman pelaksanaan penilaian risiko ini, sebetulnya sudah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 yang merupakan penjelasan dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,” paparnya. (vip).

Related posts