2 PNS Bangka Tengah Dipecat

  • Whatsapp

3 Pegawai Turun Pangkat
Tak Jaga Martabat, Mangkir & Tidak Tertib

Saimi

KOBA – Anggapan awam bahwa memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sulit, sepertinya mulai terbantahkan. Buktinya,
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa bersikap tegas memecat dua PNS yang tidak berkinerja serta menurunkan pangkat 3 orang pegawai melanggar aturan.
Dua orang PNS yang dipecat itu berinisial Ap dan S. Keduanya diberhentikan secara tidak hormat karena tidak bisa menjadi PNS yang baik. Versi Pemkab Bangka Tengah, sanksi tegas memecat 2 orang pegawai ini dengan alasan diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri.
Selain itu, 3 orang PNS lainnya mendapatkan hukuman penurunan pangkat karena tidak tertib mengelola administrasi keuangan. Ketiganya berinisial As, El dan Dr yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, berkas kelima PNS yang melanggar tersebut dalam proses persetujuan dan menunggu petunjuk Bupati Bangka Tengah untuk ditetapkan. Sementara untuk proses administrasi, sudah selesai dilakukan tinggal disampaikan ke Bupati.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangka Tengah, H. Saimi mengatakan dua PNS yang diberhentikan tersebut sudah memenuhi unsur pemberhentian dan merupakan hasil pembahasan dalam Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin (Baperhudis) sebelumnya.
Menurut dia, untuk PNS berinisial Ap yang merupakan guru salah satu SD Negeri diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak bisa menjaga martabat sebagai PNS. Sedangkan pegawai berinisial S diberhentikan karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari tanpa keterangan.
“PNS inisial AP, guru SD di Bangka Tengah ini diberhentikan karena tidak bisa menjaga martabat sebagai PNS. Karena tak terima, yang bersangkutan mengajukan banding ke BKN, karena ada haknya disitu. Hasilnya, putusan BKD Bateng dikuatkan. Ap diberhentikan sejak tanggal 1 Desember 2016. Kemudian PNS inisial S diberhentikan karena pegawai tidak masuk kerja lebih dari 46 hari tanpa keterangan,” ujar Saimi kepada Rakyat Pos, Selasa (4/7/2017).
Sementara itu, tiga pegawai yang mendapatkan hukuman penurunan pangkat, diantaranya As dan El diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama 3 tahun karena pelanggaran tidak tertib dalam mengelola administrasi keuangan. Kemudian PNS berinisial Dr, diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama satu tahun.
“Kelima pegawai itu sudah diputuskan di tingkat Baperhudis (Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin) atau tim pemeriksa. Nota Keuangan berkas PNS yang melanggar sudah ditandatangani. Saat ini tinggal tunggu petunjuk Bupati,” ungkapnya.
Terkait adanya PNS yang diberikan sanksi karena melanggar itu, H. Saimi menegaskan pihaknya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai yang pengawasannya lebih tepat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat dimana pegawai tersebut bertugas.
“Walaupun pengawasan pegawai dilakukan oleh OPD yang bersangkutan, namun pihak BKD tetap berperan dalam hal ini. Setiap bulan BKD menarik absensi sidik jari pegawai untuk mengontrol kehadiran pegawai dalam satu masa kerja. Dari bukti absensi itu akan ketahuan, pegawai yang tidak masuk kerja, yang tidak absen pagi, siang dan sore,” terangnya.
Ia menambahkan, bagi PNS melanggar aturan, sanksi lain yang dikenakan yakni dilakukan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai Surat Edaran (SE) dan Peraturan Bupati Bangka Tengah. BKD sendiri memang tidak melakukan sidak pascalibur lebaran karena dapat mengontrol kehadiran pegawai melalui absen sidik jari.
“Sanksi yang dikenakan bagi pegawai yang melanggar, TPP dipotong sesuai Perbup. Untuk kegiatan sidak memang tidak dilakukan pada hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Idul Fitri karena tidak ada Surat Edaran dari BKN. Namun pengawasan tetap langsung dari OPD yang bersangkutan,” pungkasnya. (ran/1)

Related posts