19 Satker APBN Belum Terima DIPA

  • Whatsapp

Kanwil Ogah Serahkan Tanpa Hadir
2018, Jatah Babel Rp9,6 Triliun
Gub: Jauh Dibanding Daerah Lain

PANGKALPINANG – 19 satuan kerja (satker) dari 122 satker yang diundang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Bangka Belitung (Babel) dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Selasa (12/12/2017), belum menerima DIPA tahun 2018 lantaran tidak hadir dan tidak diwakili oleh perwakilan dari masing-masing satker.
Kepala Kanwil DJPB Babel, Supendi mengatakan, 19 satker yang tidak diserahkan DIPA ini, diminta untuk mendatangi Kanwil DJPB dan menjelaskan alasan ketidakhadiran tersebut.
“Kebijaksanaan kita yang boleh menerima adalah kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pimpinannya langsung, boleh diwakilkan tetapi menggunakan surat kuasa, ada 122 satker yang diundang, yang hadir 103 satker, nah KPA nya hanya 71 pimpinan, sisanya yang diwakili 32 satker, gak apa-apa, yang gak hadir 19 satker ini DIPA tak diserahkan kecuali mereka datang ke kantor, harus jelaskan kenapa gak hadir,” tegasnya.
DIPA Tahun 2018, kata Supendi total untuk Babel sebesar Rp 9,6 triliun. Jumlah DIPA yang diserahkan sebanyak 289 DIPA dengan nilai Rp2.684,8 triliun, terdiri dari: DIPA satker instansi vertikal dan DIPA SKPD. Untuk DIPA satker instansi vertikal dengan kewenangan Kantor Pusat dan Kantor Daerah berjumlah 235 DIPA senilai Rp2,5 triliun (94%) dengan rincian; KPPN Pangkalpinang 192 DIPA Pagu Rp 192 2.080, dan KPPN Tanjung Pandang 43 DIPA dengan pagiu Rp 432,1 M, sehingga Jumlah total 235 DIPA dengan pagu Rp 2.5 triliun.
“DIPA SKPD, meliputi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan berjumlah 22 satker atau 54 DIPA dengan nilai Rp172,6 miliar (6%) yang hanya terdapat pada KPPN Pangkalpinang,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan APBN tahun 2017, secara keseluruhan pagu meningkat Rp75,2 miliar (2,9%). Untuk satker dengan jenis kewenangan Kantor Daerah bertambah Rp187,4 (10,5%), Kantor Pusat berkurang Rp60,2 miliar (9,9%), Tugas Pembantuan berkurang Rp52 miliar (37,5%). Sedangkan untuk jenis kewenangan Dana Dekonsentrasi tetap Rp86 miliar.
“Adapun alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 ditetapkan sebesar Rp6,79 triliun, terdiri dari: Dana Alokasi Umum (Rp4,26 triliun), Dana Bagi Hasil (Rp726,5 miliar), Dana Alokasi Khusus (Rp1,48 triliun), Dana Insentif Daerah (Rp49,8 miliar), dan Dana Desa (Rp264,6 miliar),” beber Supendi.
Ia merinci, jika dibandingkan dengan tahun 2017, terdapat kenaikan alokasi belanja transfer ke daerah sebesar Rp263,4 miliar (4,0%), terdiri dari: Dana Alokasi Umum meningkat Rp71,9 miliar (1,7%), dan Dana Bagi Hasil bertambah Rp132,9 miliar (22,4%), dan Dana Alokasi Khusus juga bertambah Rp143,2 miliar (10,7%). Sedangkan Dana Insentif Daerah besar Rp263,4 miliar (4,0%), terdiri dari: Dana Alokasi Umum meningkat Rp71,9 miliar (1,7%), dan Dana Bagi Hasil bertambah Rp132,9 miliar (22,4%), dan Dana Alokasi Khusus juga bertambah Rp143,2 miliar (10,7%). Sedangkan Dana Insentif Daerah mengalami penurunan sebesar Rp87,5 miliar (63,8%).
Supendi menegaskan, agar satker yang ada di OPD dapat memiliki perencanaan yang baik tahun depan, karena apabila serapan dan realiasi APBN tidak maksimal, maka di triwulan akhir bisa saja dana yang diberikan ke daerah tidak maksimal.
“Memang ada perlakuan sejak 2017 ada aturan kalau dulu transfer sampai akhir diberikan, namun mengingat penerimaan negara tak selalu sesuai, maka untuk trivulan IV sangat tergantung besaran uang yang masuk, kalau persentase pajak yang masuk itu banyak maka dipenuhi kalau kurang ya transfer ke daerah dikurangi,” terangnya.
“Makanya perencanaan sangat penting, dimana triwulan satu harus terserap, dan semua sudah pake aplikasi, khusus 2017 dan seterusnya kami sudah laksanakan DAK fisik dan dana desa sudah di Perbendaharaan,” tambah Supendi.
Sementara itu, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman menargetkan, pada akhir Februari 2018, anggaran APBN ini sudah terserap 30 persen, sehingga Babel merupakan provinsi yang serapannya tinggi di Februari tahun depan, oleh karenanya ia mewanti-wanti agar OPD dapat menyusun rencana yang tepat dan pas.
“Percepatan pengunaan DIPA harus segera dilaksanakan, saya berharap Februari akhir sudah capai 30 persen, kita harus targetkan karena kalau mundur-mundur, tidak bisa, apalagi ketika pencairan pertama terlambat selanjutnya gak ditanggung pusat, makanya kita tidak mau terbebani, kalau tidak mampu mendingan gak usah,” tegasnya.
“Makanya dalam menyusun perencanaan dan program harus betul-betul pas dan tepat serta manfaatnya cepat,” ingatnya.
Pada Maret, April dan Mei, instansi vertikal sambungnya, sudah merencanakan untuk anggaran 2019.
“Kalau saya melihat DIPA yang kita ini dibandingkan provinsi lain, DIPA Babel kurang kreatif, satu hal yang membuat kurang kita terlalu memandang daerah kita daratan, padahal pembangunan berwawasan kepulauan,” ujarnya.
Ia juga meminta, agar para Bupati/Walikota dapat segera melakukan pengecekan terhadap RKA dan RKN berapa persen kegiatan inti yang akan dilaksanakan, jangan dari besaran anggaran kegiatan untuk acara inti hanya setengah anggaran saja sementara setengahnya dihabiskan untuk dinas luar rapat dan sebagainya yang tidak penting.

2017, Terserap 79 Persen

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Bangka Belitung (Babel), Supendi mengatakan, serapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017, sudah terserap 79 persen, hingga 11 Desember kemarin.
“Dari 296 DIPA dengan pagu anggaran senilai Rp2,6 triliun hingga 11 Desember 2017 telah diserap sebesar Rp2,1 triliun (79%), yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp750,2 miliar (92%), belanja barang sebesar Rp829,8 miliar (78%), belanja modal sebesar Rp474,9 miliar (66%), dan belanja bantuan sosial sebesar Rp6,3 miliar (78%),” ungkapnya, disaat penyerahan DIPA 2018, Selasa (12/12/2017).
Selain itu, dari anggaran belanja transfer ke daerah yang dialokasikan sebesar Rp6,5 triliun, telah disalurkan sebesar Rp6,1 triliun (94%), terdiri dari: Dana Alokasi Umum sebesar Rp4,2 triliun (100%), Dana Bagi Hasil sebesar Rp422,2 miliar (100%), Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1,1triliun (83%), Dana Insentif Daerah sebesar Rp137,3 miliar (100%), dan Dana Desa sebesar Rp261,7 miliar (100%).
Dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terhadap 296 DIPA berdasarkan 10 (sepuluh) indikator pelaksanaan anggaran, yaitu: Penyerapan anggaran dengan kinerja realisasi rata-rata sebesar 79%; Penyelesaian tagihan SPM LS non belanja pegawai dengan kinerja yang tepat waktu 82%; Ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan kinerja yang tepat waktu 58%; Pengelolaan uang persediaan dengan kinerja yang tepat waktu 74%; Pengembalian/penolakan SPM sebesar 4%; Deviasi rencana penarikan dana halaman III DIPA sebesar 36%;.
“Ketepatan waktu rekonsiliasi LPJ bendahara dengan kinerja yang tepat waktu 89%; Revisi DIPA dalam hal pagu tetap sebanyak 862 atau 2,9 kali revisi per satker; kemudian Akurasi Perencanaan Kas dengan kinerja 99,6% dan Retur SP2D sebanyak 215 retur,” rincinya.
Dalam kesempatan ini, katanya, diperoleh 3 (tiga) satuan kerja pengelola oleh 3 (tiga) satuan kerja pengelola DIPA TA 2017 terbaik, yaitu: Peringkat pertama : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat (608561);. Peringkat kedua : Polres Pangkalpinang (655298); dan Peringkat ketiga : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung (649002).
“Sedangkan untuk pemerintah daerah, yang memperoleh predikat terbaik adalah:Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk kategori kinerja penyaluran DAK Fisik; Pemerintah Kabupaten Bangka untuk kategori kinerja penyaluran dana desa,” sebutnya.
Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2018, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh satker, kata Supendi adalah Perencanaan (alokasi) diikuti dengan pelaksanaan (eksekusi) yang baik; Perlu dilakukan percepatan proyek, terutama infrastruktur dan pengadaan barang/jasa berskala besar melalui proses pengadaan barang/jasa sebelum tahun anggaran dimulai.
“Untuk kelancaran kegiatan lelang, penunjukan KPA dan PPK Tahun Anggaran yang lalu, masih berlaku sepanjang belum dilakukan pergantian pejabat perbendaharaan,” sarannya.
Kemudian KPA, agar meneliti kembali DIPA Petikan yang diterima. Jika terdapat kesalahan administratif, segera ajukan revisi ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung.
“Segera daftarkan kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Segera pertanggungjawabkan Uang Persediaan jika telah digunakan minimal 50%, dan segera ajukan tagihan jika termin pembayaran telah jatuh tempo,” pintanya.
Ia juga meminta untuk melakukan review perencanaan, penyerapan dan capaian kinerja secara triwulanan; Melakukan efisiensi belanja operasional.
Dalam menghadapi pelaksanaan Tahun 2018, Ditjen Perbendaharaan sudah menyiapkan sistem aplikasi keuangan berupa Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Generasi ke-2 (MPN G-2), dan aplikasi keuangan pada satuan kerja. Selain itu juga telah diperkenalkan penggunaan sistem pembayaran elektronik dalam pelaksanaan APBN. (nov/6)

Related posts