17 Desember, DAK2 akan Diserahkan ke Mendagri

Manggar – KPUD Beltim memperkirakan sesuai tahapan, Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) akan diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada KPU RI pada tanggal 17 Desember 2017. DAK2 merupakan dasar bagi KPU melakukan penataan dan alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan.

“Kalau untuk DAK2 mungkin diserahkan dari Mendagri ke KPU RI pada tanggal 17 Desember. Itu sebagai dasar untuk KPU menata, menyusun alokasi kursi untuk masing-masing dapil. Dari itu dasarnya, diperkirakan dari tanggal 17 Desember sampai ke tanggal 18 Januari itu, ada masa bagi KPU Daerah untuk menyusun atau menata dapil,” ungkap Komisioner KPUD Beltim Suro Mampan Siregar, Senin (4/12/2017).

Dijelaskan Suro, penataan dapil yang dilaksanakan KPU tetap memperhatikan masukan dari publik, stakeholder atau partai politik sendiri. Setelah selesai, KPU akan melakukan uji publik apakah dapat disepakati hasil penyusunan tersebut.

“Nanti masukan itu disusun KPU, sekitar tanggal 20-an Januari akan mengajukan uji publik. Yang penting bahwa sampai ke tanggal 20-an Januari, KPU masih akan melakukan penataan penyusunan dapil dan alokasi kursi,” sebut Suro.

Menurut Suro, hal yang paling penting dalam penyusunan dan penataan dapil adalah kepatuhan terhadap prinsip penyusunan itu sendiri. Selama masukan publik tidak keluar dari prinsip maka KPU akan mempertimbangkan.

“Berkenaan dengan penyusunan dapil ada 7 prinsip yang harus dipegang KPU. Jadi masyarakat pun atau pemangku kepentingan setiap ingin menyampaikan jangan sampai melenceng dari 7 prinsip tadi,” kata Suro.

Ia menyatakan, prinsip tersebut merupakan ketentuan apakah diberikan penyusunan dapil kepada daerah menjadi bertambah atau berkurang. Contohnya, daerah akibat pemekaran wilayah yang menyebabkan ada Kabupaten induk dan Kabupaten pemekaran sehingga dimungkinkan sekali penambahan dapil.

“Karena ada pertambahan jumlah penduduk melebihi magnitude distric tadi, yaitu dari 3 sampai 12 karena penjumlahan itu lebih dari 12 jadi otomatis akan berubah dapil. Ketentuan terakhir yang masih terbuka ruang adalah hal lainnya yang sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berpegang pada 7 prinsip,” jelas Suro.

Namun, semua itu harus dengan argumentasi jelas dan pendapat yang jelas sesuai peraturan Undang-Undang. “Jadi masih bisa saja kita terima,” katanya lagi.

Menurut Suro, permasalahan di Beltim kalau dilihat dari prinsip-prinsip sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Sebab itu, wacana bertambah atau berkurang agak susah kecuali menjadi keinginan mayoritas.

“Dan keinginan tersebut kita tampung dan kita usulkan. Itupun bukan kita yang menetapkan, kita hanya usulkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. Teknisnya yang mempresentasikan perlu tidaknya pemekaran dapil langsung KPU Provinsi, kita hanya mengusulkan,” terang Suro.

“Makanya dalam Undang-Undang sekarang dibuka ruang penyusunan dapil, hanya Kabupaten. Kalau DPRD Provinsi dan pusat sudah harga mati dan terlampir di dalam Undang-Undang. Tidak bisa lagi. Meskipun keinginan mayoritas di Belitung dapil sendiri, kalau memang sudah begitu apa boleh buat,” ulasnya.(yan/3).

No Response

Leave a reply "17 Desember, DAK2 akan Diserahkan ke Mendagri"