143 Satker Wajib Gunakan Kartu Kredit Pemerintah

  • Whatsapp

Minimalisir Penggunaan Uang Tunai

PANGKALPINANG – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang mensosialisasikan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah tahun 2019 kepada 143 Satuan Kerja (Satker) yang wajib menggunakan kartu kredit pemerintah.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Babel, Supendi mengatakan KPPN Pangkalpinang mempunyai kewajiban memberikan edukasi kepada para Satker di wilayah kerjanya terkait implementasi kebijakan pemerintah dalam penggunaan kartu kredit pemerintah untuk pembayaran belanja negara.

Menurut dia, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

“Penerapan kartu kredit pemerintah dimulai tanggal 19 Juli 2019, dimana satuan kerja akan memperoreh dua jenis uang persediaan yaitu uang persediaan tunai sebesar 60 persen dan uang persediaan kartu kredit pemerintah sebesar 40 persen,” kata Supendi belum lama ini.

Menurut dia, satuan kerja yang belum memperoleh kartu kreditnya di tanggal 19 Juli 2019 dapat menggunakan uang persediaan tunainya yang 60 persen, yang penting adalah perencanaan yang baik.

“Kami mengharapkan satuan kerja di wilayah kerja KPPN Pangkalpinang menjadi satuan kerja terbaik dalam pelaksanaan implementasi kartu kredit pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala KPPN Pangkalpinang, Esti Dwi Arvina menegaskan, tujuan pemerintah dalam implementasi kartu kredit pemerintah adalah meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.

“Kartu kredit pemerintah ini juga bertujuan, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan,” katanya.

Ia merinci, kartu kredit pemerintah terdiri dari kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dan kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas.

Urif Sahudin, Treasury Management Representative menjelaskan mengenai materi teknis implementasi kartu kredit pemerintah, termasuk bagaimana merubah uang persediaan yang existing menjadi 60 persen uang persediaan tunai dan 40 persen uang persediaan kartu kredit.

“Kartu kredit pemerintah sendiri merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN,” bebernya.

Dia menambahkan, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi dulu oleh bank penerbit dan satuan kerja berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah sebagai terobosan dari Ditjen Perbendaharaan dalam praktek pengelolaan keuangan negara diharapkan memberikan manfaat dan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.(nov/rls/10)

Related posts