13 Oknum DPRD Sebentar Lagi Tersangka, Viral

  • Whatsapp

 Warganet Tuntut Pelaku Koruptor Dipenjara

PANGKALPINANG – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Tipikor Kejari) Kota Pangkalpinang, mendapat beragam sorotan dari kalangan masyarakat medsos.
Para warganet meminta pihak kejaksaan untuk menindak tegas terduga koruptor SPPD Fiktif yang menjerat 13 oknum anggota DPRD Kota Pangkalpinang periode 2014-2019.
Selain itu, mereka menuntut jaksa untuk menjebloskan para terduga pelaku korupsi SPPD fiktif yang merugikan negara mencapai Rp158 juta tersebut ke penjara.
“Mantap. Lah (Sudah) dari dulu ukan (bukan) rahasia umum, harus di tindak tegas yang salah,” sindir akun facebook Tommie Sean saat mengomentari berita yang dibagikan oleh akun Satria Hendrik di salah satu Forum Jual Beli, Selasa (17/9/2019).
Ia meminta, terduga koruptor jangan hanya dipenjara, tapi harus dimiskinkan.
“Terbukti, jangan cuma di penjara. Soale (Soalnya), keluar dari penjara tinggal menikmati hasilnya, dimiskinkan sampai semiskin-miskinnya biar kapok,” cekalnya.
Menurut Tommie Sean, penindakan kasus korupsi jangan berhenti di DPRD saja, namun yang lain juga pasti ada.
Soalnya, korupsi sudah jadi budaya.
“Ringkus aja pak, daerah lain mohon periksa juga,” pinta akun Romlan Pru Romlan Pru.
Sementara itu, akun Ali Ghiffar Hazzan mengomentari bahwa korupsi bikin rakyat melarat, juga negara jadi bangkrut.
“Bila perlu tembak kepala e (kepalanya),” tegas akun Dimas Vj Adrita.
Akun Akrom Khasani meminta jaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua semua pihak yang terlibat dalam perkara ini.
“Rakyat udah muak sama pejabat yang koruptor, bikin got aja gak becus cuman bikin berantakan jalan. Orang yang punya toko di pinggir jalan kasian, halaman nya susah buat parkir karena trotoar nya terlalu tinggi,” katanya.
“Upp, jgn kasih kendor. Sikatt,” tambah akun SamSoel AnaKh AbdoellAh.
Akun Sumirat Ali Montox juga meminta aparat penegak hukunm jangan cuma menindak pelaku korupsi di DPRD kota.
“Yg di propinsi cemane…???,” tanyanya.
Berita dengan judul “13 Oknum DPRD Sebentar Lagi Tersangka” ini semakin viral.
Pasalnya, berita ini dibagikan oleh akun Satria Hendrik di salah satu forum jual beli pada Selasa (17/9/2019).
Dilansir, Jantung 13 oknum anggota DPRD Kota Pangkalpinang periode 2014-2019 mulai berdebar kencang. Pasalnya, dalam waktu dekat akan mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tipikor DPRD Kota Pangkalpinang.
Sebanyak 13 oknum dewan terhormat tersebut bakal dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tua Tunu Pangkalpinang. Demikian penegasan ini disampaikan oleh Kepala Kejari (Kajari) Pangkalpinang, RM Ari Prioagung ditemui Rakyat Pos usai Sertijab Kasi Intel Kejari Pangkalpinang, Kamis. “Masih penyidikan ya, ya kita tunggu ajalah sebentar lagi. Gak lama lagi kan, kalau sudah selesai kita akan limpahkan ke pengadilan,” beber Kajari.
Untuk saat ini, dirinya belum mau membocorkan nama-nama 13 oknum anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang bakal dijadikan tersangka dalam kasus itu. “Belum, kita belum menentukan siapa lagi yang masuk dulu. Nanti, kita tunggu saja tanggal mainnya, sebentar lagi kalau sudah selesai ya,” janjinya.
RM Ari Prioagung yang akrab disapa Ari telah menargetkan kepada Kasi Pidsus untuk menyidik perkara tersebut hingga menetapkan tersangkanya. “Untuk berapa lama, ya nanti saya tanyakan ke Kasi Pidsus sanggupnya berapa lama. Targetnya, tahun ini seharusnya sudah selesai,” ungkapnya.
Disinggung lebih jauh, berapa banyak oknum anggota dewan yang akan diseret sebagai tersangka, Kajari lagi-lagi menyatakan, dirinya masih harus menunggu dulu laporan dari Kasi Pidsus terkait hal itu. “Oh iya (Sudah ada tersangka-red). Belum tahu ya, nanti Kasi Pidsus yang menentukan. Pokoknya, nanti tunggu Kasi Pidsus melaporkan kepada saya ya,” timpalnya.
Sekarang ini, diakuinya proses pemeriksaan terhadap 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang periode 2014-2019 tersebut masih bergulir.”Masih, masih jalan. Hari ini (Kamis) kebetulan ada sertijab, jadi untuk sementara ini pemeriksaan distop dulu dan dilanjutkan besok,” katanya.
Lebih lanjut dia menegaskan, oknum dewan yang sempat menunda dan belum menjalani pemeriksaan, tetap akan dilakukan pemeriksaan ulang. “Kalau panggilan sudah gak ada, tapi mungkin penundaan-penundaan yang dilakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini. Tapi, teknisnya ada di Kasi Pidsus,” tukasnya.
Keterlibatan 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang dan Pengguna Anggaran (PA) SPPD tersebut, diduga telah menikmati uang yang merugikan negara mencapai Rp158 juta.
Dalam berita sebelumnya, enam dari 13 oknum anggota DPRD Kota Pangkalpinang menjalani pemeriksaan intensif di ruang pemeriksaan Kejari Pangkalpinang, Senin (2/9/2018 Mereka yang diperiksa, diantaranya Amir Rahman, Hj Murti Mardiana, Sadiri, Zainuri, Rano dan Andi.
“Yang hadir hanya lima orang, sedangkan Zainuri ada keperluan keluarga. Jadi, dia minta penundaan,” beber Kepala Kejari (Kajari) Pangkalpinang, RM Ari Prioagung diwakili Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Leo Jimmy ditemui Rakyat Pos saat menuju kendaraan pribadinya, Senin sore.
Keterlibatan 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang dan Pengguna Anggaran (PA) SPPD tersebut, diduga telah menikmati uang yang merugikan negara mencapai Rp158 juta.
“Ya, baru hari ini lah buat penyidikan yang ini ya. Penyidikan inikan baru dimulai lagi. Dia, anggota dewan yang SPPD itu baru enam yang dipanggil ya, tapi lima yang diperiksa karena yang satunya mengajukan penundaan dulu,” ungkapnya.
Kasi Intel menegaskan, satu dari enam oknum anggota DPRD Pangkalpinang yang diperiksa kemarin tetap akan menjalani pemeriksaan lagi, meskipun sempat ditunda. “Ya, tetap dong. Nanti, kita tanya penyidik kapan mereka akan dipanggil lagi,” tegasnya.
Hari ini (Selasa), Leo Jimmy belum mengetahui akankah dilakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota DPRD Pangkalpinang lainnya yang belum diperiksa dalam kasus ini. “Kurang tahu besok kegiatannya apa, kita belum nanya ya. Waduh, saya kurang tahu, saya belum nanya ke penyidiknya (jumlah pertanyaan yang diajukan kepada anggota dewan dalam pemeriksaan itu),” ujarnya.
Dia menargetkan tak terlalu lama pemeriksaan terhadap 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang dalam kasus dugaan korupsi yang menumbalkan Bendahara Sekretariat Dewan (Setwan), Budik Wahyudi sebagai tersangka dan telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.
“Saya rasa gak lama ya. Selagi penyidik yang melakukan pemeriksaan mengatakan cukup, ya udah cukup dan saya rasa penyidikan kita buat mengumpulkan alat bukti secukupnya ya. Sebanyak-banyaklah. Targetnya ya secepatnya ya. Sampai selesai ya,” tukasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 13 oknum anggota DPRD Kota Pangkalpinang diduga tersandung kasus SPPD fiktif. Baru Budik Wahyudi yang menjabat sebagai bendahara DPRD kala itu dijadikan sebagai tersangka, sementara para oknum anggota dewan belum satupun ditetapkan tersangka oleh penyidik kejaksaan.
Budik diketahui ikut ke Jakarta mendampingi kunjungan kerja para anggota dewan dengan SPPD tanggal 6, 7, dan 8 Februari 2017. Didapat kabar kunjungan kerja itu diduga fiktif dan negara dirugikan sebesar Rp158 juta.
Sebanyak 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang yang mengambil SPPD tersebut terdiri dari anggota Komisi I, II, dan III DPRD. Modusnya, ada anggota dewan yang tidak berangkat tetapi biaya SPPD dicairkan, dan ada yang berangkat tetapi tidak melakukan kunjungan kerja. (bis/6)

Related posts