11 Mantan ASN Mohon Tinjau Ulang Pemecatan

  • Whatsapp
Sebelas mantan ASN Pemkab Bangka saat pertemuan dengan DPRD dan BKPSDMD meminta pemerintah meninjau ulang pemecatan mereka yang menjadi imbas SKB tiga menteri. (Foto: Riski)

Terkena SKB Tiga Menteri Nomor 5/2014
Berharap Pemkab Bangka Membuka Pintu
Baharita: Keputusan Bisa Batal

SUNGAILIAT – Sebelas mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bangka meminta pemerintah meninjau ulang keputusan pemberhentian pegawai secara tidak hormat atas dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri nomor 5 tahun 2014.

Munculnya SKB yang secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi, menyebabkan 11 ASN Pemkab Bangka ini terkena imbasnya.

“Kita minta pemerintah mereview lagi apakah keputusan bupati sudah benar karena kasus-kasus mereka (PNS yang dipecat) jauh sebelum SKB tiga menteri ini keluar,” ungkap kuasa mantan PNS, Soni dalam pertemuan dengan BKPSDMD Bangka di ruang Komisi 1 DPRD Bangka, Senin (8/7/2019).

Menurut Soni, SKB berlaku untuk ASN yang melanggar hukum ataupun terjerat kasus tipikor sejak peraturan disahkan.
Oleh karena itu, dirinya meminta pihak BKD bedah kasus satu persatu saat melakukan konsultasi hukum di BKN sehingga jelas, karena pihaknya pernah melakukan konsultasi dengan bedah kasus.

“Kita pernah konsultasi ke BKN dan jawabannya sama persis sama ibu Baharita (Kepala BKPSDM Bangka), tapi setelah kami ajak bedah kasus pihak BKN tidak bisa menjelaskan karena NIP dan nama pegawai masih tertera,” terangnya.

Bahkan ketika konsultasi di BKN beberapa waktu lalu, Soni menyebutkan hanya enam pejabat di Provinsi Babel yang menjadi sorotan pusat, sementara untuk kabupaten tidak ada.

“Enam pejabat ini di provinsi, kabupaten lainnya nol. Jadi sudah tidak ada masalah tapi kok 11 orang ini kemudian dibawa-bawa, sementara kabupaten kota atas dasar BKN regional cuma ada empat dan sudah diproses di Desember 2018,” tambah Soni.

“Ayo kita review secara undang-undang karena undang-undang yang berlaku surut itu cuma berlaku bagi teroris. Kasihan teman-teman yang sudah selesai 2006, 2008, 2010 kok tiba-tiba dengan adanya undang-undang yang baru tapi masih kena lagi. Sementara yang lama-lama tidak?,” tanyanya.

Beberapa mantan PNS tersebut sempat diberi SK pengangkatan lagi setelah menerima sanksi dan proses hukumnya berlangsung oleh bupati terdahulu.

“Setelah diberi sanksi, kemudian diangkat kembali dengan pemberian SK oleh bupati Pak Tarmizi tapi tiba-tiba bupati baru main pecat saja tanpa mempertimbangkan SK itu. Padahal bupati mengeluarkan SK itu juga dengan mempertimbangan perundang-undangan yang lama,” tegas Soni.

Sementara itu, Kepala BKPSDMD Bangka, Baharita mengaku hanya menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

“Kita melaksanan perintah dan tugas berdasarkan aturan dari BKN. Ada surat tertulisnya, disitu juga disebutkan ada ancaman administrasi semua, alangkah salahnya saya jika sebagai kepala BKD kalau bupati kita kena sanksi,” ungkapnya.

Menurut dia, kalau pihaknya tidak melakukan tindakan terhadap aturan tersebut makan pihak pusat akan turun ke BKD untuk mengecek satu per satu.

“Dari maka itu kita lakukan daripada nanti banyak yang salah dan itu tidak diberhentikan dan menjadi permasalahan baru, jadi alangkah sayangnya mereka digugat diperdata dan menjadi semakin susah,” terangnya.

Baharita juga membuka pintu dan menerima jika memang pihak kuasa yang ditunjuk oleh para mantan PNS tersebut dapat membantu mengembalikan hak-haknya.

“Kami sangat senang jika bapak-bapak ini dapat mencari untuk meringankan dan membantu mengembalikan haknya (mantan PNS). Itu yang kami harapkan, bupati tenang, dewannya tenang, kamipun terbantu,” tambahnya.

Menurutnya keputusan tersebut masih bisa batal dan mengembalikan hak-hak para mantan PNS pemkab bangka jika memang aturan yang diputuskan terjadi kesalahan.

“Dengan peninjauan ulang, jangankan ini keputusan bupati, keputusan hakim saja bisa kalau ada peninjauan kembali. Kalau memang bisa membantu, kita kembalikan haknya, tidak masalah bagi kita,” terangnya.

Sementara anggota komisi 1 yang memimpin pertemuan tersebut, Mendra Kurniawan dan didampingi Magrizan akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan mendatangkan petinggi daerah.

“Kita akan buat jadwal resmi, jadi sekda, bupati bahkan BKN wilayah akan kita undang. Jangan sampai ada keputusan SK dari pimpinan terkesan tebang pilih. Mungkin ada miss dalam mengambil keputusan,” ungkapnya. (mg419/6)

Related posts